Bitung _mataharikeadilannusantara.id_Sabtu, 13 Juni 2026_Pusat Bantuan Hukum (PBH) Matahari Keadilan Nusantara menyatakan kesiapannya menjalin kerjasama strategis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM guna mewujudkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.
Inisiatif ini bertujuan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu.
Ketua Umum PBH Matahari Keadilan Nusantara, Ervan Daud Makonda, menyampaikan bahwa ketiadaan akses hukum di tingkat desa dan kelurahan sering menjadi hambatan bagi warga untuk memperoleh keadilan. “Kami melihat Posbakum di tingkat paling bawah pemerintahan lokal adalah langkah penting untuk memastikan hak hukum masyarakat terlindungi, mengurangi ketimpangan akses, dan mempercepat penyelesaian masalah hukum secara preventif,” ujar Ervan.
Rencana kerjasama ini meliputi beberapa program kunci:
– Pembentukan Posbakum di setiap desa dan kelurahan, dengan standar pelayanan minimal yang mengacu pada kebijakan nasional.
– Pelatihan dan pendampingan bagi relawan hukum, paralegal, dan tenaga pendukung di Posbakum untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan masalah hukum sehari-hari.
– Penyusunan modul edukasi hukum publik, materi sosialisasi, dan layanan konsultasi yang mudah diakses baik secara luring maupun daring.
– Mekanisme rujukan terpadu ke layanan hukum lanjutan, termasuk bantuan litigasi, mediasi, dan akses ke layanan pemerintah terkait.
– Monitoring dan evaluasi bersama pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan kualitas layanan dan keberlanjutan Posbakum.
PBH Matahari Keadilan Nusantara mengundang instansi pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pihak-pihak terkait untuk segera mengadakan pertemuan teknis dan penandatanganan nota kesepahaman. “Kolaborasi lintas-sektor diperlukan untuk memastikan Posbakum dapat beroperasi efektif dan berkelanjutan. Kami siap menyediakan sumber daya manusia, modul pelatihan, serta dukungan administratif dan operasional,” tambah Ervan.
Inisiatif ini juga menekankan pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat, masjid, gereja, dan organisasi keagamaan dalam memberikan dukungan moral dan logistik di tingkat desa/kelurahan. Dengan demikian, Posbakum diharapkan tidak hanya menjadi pusat konsultasi hukum, tetapi juga pusat edukasi hak-hak warga dan upaya pencegahan konflik.
PBH Matahari Keadilan Nusantara berkomitmen menjadikan akses keadilan sebagai hak nyata bagi seluruh warga negara, dimulai dari level pemerintahan terdepan di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Redaksi.
